Media Kampung – 18 Maret 2026 | JAKARTA, 17 Maret 2026 – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinan pemerintah atas serangan penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret lalu. Peristiwa yang terjadi di Jalan Talang, Menteng, menimbulkan luka bakar pada wajah, mata, dada, dan kedua tangan korban, dengan tingkat keparahan mencapai 24 persen.
Instruksi Presiden dan Tindakan Kepolisian
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Presiden menekankan bahwa proses pengusutan harus bersifat objektif, terbuka, dan diselesaikan secepat‑cepatnya.
Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa tim kepolisian telah menerapkan pendekatan scientific crime investigation. Saat ini, petugas tengah mengumpulkan bukti forensik, rekaman CCTV, serta keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. “Pengusutan akan dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar Sigit dalam konferensi pers di Stasiun Gubeng, Surabaya.
Detail Kejadian dan Dampak pada Korban
Menurut keterangan saksi, dua orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor menghampiri Andrie Yunus saat ia melaju kembali ke rumah kontrakannya setelah selesai merekam program podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Cairan kimia yang disemprotkan mengenai wajah, mata, dada, serta kedua tangan Andrie, menyebabkan ia terjatuh dan mengalami rasa sakit yang hebat.
Tim medis yang menanganinya melaporkan luka bakar derajat pertama hingga kedua pada area yang disebutkan, serta risiko komplikasi pada mata. Meskipun kondisi Andrie dinyatakan stabil, proses perawatan memerlukan waktu dan pengawasan intensif.
Reaksi KontraS dan Masyarakat Sipil
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai serangan tersebut sebagai upaya pembungkaman terhadap aktivitas pembela hak asasi manusia. “Penyiraman air keras ini merupakan tindakan teror terhadap para pembela HAM, yang berpotensi menimbulkan luka fatal,” ujarnya. Dimas menuntut agar aparat kepolisian tidak hanya mengidentifikasi pelaku, tetapi juga mengungkap motif di balik aksi tersebut.
Berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga akademis menambahkan tekanan pada pemerintah untuk menjamin perlindungan terhadap aktivis. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, serta perlunya mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi mereka yang berperan dalam mengawasi kebijakan publik.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Publik
Pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan bahwa semua hasil penyelidikan akan dipublikasikan secara terbuka, guna menghindari spekulasi dan memastikan akuntabilitas.
Publik berharap proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi politik, serta menuntut agar pelaku segera diadili. Kasus ini juga menjadi sorotan bagi lembaga penegak hukum dalam menegakkan prinsip perlindungan terhadap aktivis HAM di Indonesia.
Dengan arahan langsung dari Presiden, diharapkan penyelidikan dapat menyelesaikan fakta‑fakta yang ada, mengungkap jaringan yang terlibat, serta memberikan keadilan bagi Andrie Yunus dan keluarga. Upaya ini juga diharapkan menjadi contoh bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
