Media Kampung – 28 Maret 2026 | Pemerintah menegaskan bahwa proses belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka meski ada desas-desus penerapan pembelajaran daring untuk mengurangi konsumsi BBM.
Menko PMK Pratikno mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 13 Maret 2026 bahwa krisis energi tidak menjadi alasan menurunkan kualitas pendidikan.
Dalam pernyataannya pada 24 Maret, Pratikno menekankan bahwa belajar secara luring harus terus dijalankan agar tidak terjadi learning loss dan layanan medis tetap beroperasi normal.
Pemerintah daerah Singkawang juga mengumumkan bahwa PTM (pembelajaran tatap muka) akan kembali normal setelah libur Lebaran, menegaskan komitmen menjaga kontinuitas pendidikan.
Upaya penghematan energi tetap menjadi prioritas, namun otoritas menolak skema daring sebagai solusi utama karena dianggap tidak efektif dalam menurunkan penggunaan bahan bakar.
Beberapa pakar pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak dapat menggantikan praktik laboratorium dan kegiatan interaktif yang memerlukan kehadiran fisik siswa.
Sebaliknya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat guna mengurangi perjalanan dan konsumsi BBM.
Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan WFH akan mulai diterapkan pada awal April 2026 setelah Lebaran, dengan harapan penurunan signifikan pada penggunaan energi harian.
Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat sekitar satu per lima konsumsi energi nasional, menurut perhitungan pemerintah.
Selain ASN, pemerintah menyiapkan model pembelajaran hybrid yang menggabungkan sesi daring dan luring, terutama untuk jenjang yang memerlukan praktik langsung.
Pratikno menegaskan bahwa mata pelajaran praktikum tetap harus dilaksanakan secara tatap muka untuk menjaga standar kualitas pendidikan.
Pendanaan tambahan untuk akses internet akan dipertimbangkan jika penerapan daring resmi diperlukan, dengan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci keberhasilan.
Kritik dari sejumlah pihak menyebut bahwa upaya menghemat BBM melalui pembelajaran daring dapat menurunkan efektivitas belajar dan tidak sejalan dengan tujuan peningkatan SDM.
Pemerintah menanggapi kritik tersebut dengan menegaskan bahwa kebijakan energi akan diimplementasikan secara selektif, tidak mengorbankan proses belajar mengajar.
Dengan kombinasi kebijakan WFH, hybrid learning, dan penekanan pada pembelajaran tatap muka, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan energi nasional dan kualitas pendidikan.
Pemerintah menutup dengan komitmen terus memantau situasi energi global dan siap menyesuaikan kebijakan pendidikan bila diperlukan, memastikan kesinambungan belajar tanpa mengorbankan ketahanan energi negara.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan