Media Kampung – 27 Maret 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi keluhan orang tua yang viral di media sosial tentang keharusan mengambil Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah selama pembelajaran daring. BGN menegaskan belum ada petunjuk teknis (juknis) yang mengatur distribusi MBG dalam situasi belajar dari rumah.
Isu tersebut muncul setelah pemerintah sempat mengumumkan rencana pembelajaran daring sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Rencana itu kemudian dibatalkan, namun spekulasi mengenai pengiriman MBG tetap beredar luas.
Banyak orang tua menyatakan kekhawatiran bahwa anak harus tetap datang ke sekolah untuk menjemput MBG, yang dianggap kontradiktif dengan tujuan pembelajaran jarak jauh. Mereka menuduh pihak sekolah memaksa siswa hadir demi menyalurkan program gizi.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, mengklarifikasi bahwa hingga kini tidak ada pembahasan resmi terkait skema distribusi MBG untuk pembelajaran daring. Ia menambahkan, “Sampai sekarang belum ada juknis yang mengatur MBG dalam kondisi pembelajaran daring”.
Sony menegaskan bahwa kebijakan pengambilan MBG masih mengacu pada kehadiran fisik siswa di sekolah, sebagaimana dirancang sejak peluncuran program. Program MBG dirancang untuk mendukung gizi anak yang belajar secara tatap muka, bukan untuk siswa yang belajar dari rumah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) juga telah menyatakan bahwa pembelajaran pasca Lebaran akan kembali dilaksanakan secara tatap muka di sekolah. Hal ini memperkuat bahwa tidak ada rencana resmi untuk melanjutkan pembelajaran daring dalam jangka panjang.
BGN mengingatkan publik untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, khususnya di media sosial yang mudah menyebarkan hoaks. “Informasi resmi akan selalu disampaikan melalui kanal resmi pemerintah,” ujar Sony.
Sebagai respons, BGN belum merencanakan perubahan mekanisme distribusi MBG sampai ada kebijakan pemerintah yang mengatur pembelajaran daring secara resmi. Oleh karena itu, sekolah tetap mengikuti prosedur pengambilan MBG yang berlaku saat ini.
Pemerintah daerah di Kalimantan Barat dan Timur juga belum menerima instruksi khusus mengenai penyaluran MBG selama pembelajaran daring. Pada praktiknya, setiap sekolah mengelola distribusi MBG sesuai kapasitas dan kebijakan internal masing‑masing.
Sebagian pihak mengkritik kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program MBG, menilai bahwa data penerima manfaat tidak dipublikasikan secara luas. BGN menanggapi bahwa data tersebut berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan.
Dalam rapat internal, BGN menyatakan akan menyiapkan petunjuk teknis bila pemerintah mengesahkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara permanen. Namun, hingga kini belum ada keputusan final yang mengikat.
Beberapa ahli gizi menilai bahwa program MBG tetap penting untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak usia sekolah, terlepas dari modus pembelajaran. Mereka menekankan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi pada konsistensi distribusi dan partisipasi orang tua.
Menurut data Kementerian Pendidikan, lebih dari 80% siswa di wilayah Kalimantan masih mengandalkan MBG sebagai bagian utama asupan nutrisi harian. Kondisi ini menambah urgensi klarifikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di kalangan masyarakat.
Sementara itu, kelompok orang tua di media sosial terus menuntut kejelasan mengenai prosedur pengambilan MBG selama masa pembelajaran daring. Mereka meminta pihak berwenang mengeluarkan panduan tertulis yang mudah dipahami.
BGN menegaskan bahwa semua kebijakan akan diumumkan secara terbuka dan tidak ada tekanan bagi siswa untuk hadir ke sekolah demi MBG. “Tidak ada kebijakan yang memaksa siswa datang, semua keputusan bersifat sukarela dan berbasis regulasi,” tegas Sony.
Pihak sekolah di Balikpapan melaporkan bahwa mereka belum menerima permintaan resmi untuk mengubah prosedur distribusi MBG. Mereka tetap melaksanakan program sesuai panduan yang ada, yakni penyerahan MBG saat siswa hadir di kelas.
Pemerintah pusat terus mengevaluasi efektivitas program MBG, terutama dalam konteks perubahan pola belajar pasca pandemi. Evaluasi tersebut mencakup aspek logistik, keamanan pangan, dan dampak gizi pada anak.
Sebagai langkah preventif, BGN berencana memperkuat sosialisasi program melalui media resmi, termasuk situs web dan kanal media sosial institusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Kasus ini mengingatkan pentingnya literasi digital bagi orang tua dan siswa dalam menilai kebenaran informasi yang beredar. Pemerintah juga mengajak publik untuk melaporkan konten yang menyesatkan kepada otoritas terkait.
Dengan belum adanya juknis resmi, situasi saat ini tetap menunggu keputusan kebijakan pembelajaran daring yang definitif. Hingga keputusan tersebut diumumkan, program MBG akan terus dilaksanakan sesuai mekanisme yang sudah ada.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan