15 Murid SD IT Al Uswah Mengundurkan Diri, Diduga Karena Kenaikan Biaya Pendidikan Tanpa Koordinasi
Banyuwangi — Keputusan SD IT Al Uswah 2 Banyuwangi menaikkan Iuran Pembinaan Pendidikan (IPP) memicu keberatan dari sejumlah wali murid. Kenaikan biaya bulanan dari Rp350 ribu menjadi Rp475 ribu tersebut diberlakukan mulai tahun ajaran baru tanpa melalui musyawarah bersama orang tua siswa.
Penerapan kebijakan ini disebut dilakukan secara sepihak melalui rapat internal sekolah, tanpa melibatkan perwakilan wali murid dalam proses pengambilan keputusan.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sedikitnya 15 siswa dari kelas 1 dan 2 mengundurkan diri setelah kebijakan baru diberlakukan. Meski sebagian di antaranya tercatat pindah sekolah karena mengikuti perpindahan domisili orang tua, beberapa lainnya memilih mundur karena merasa keberatan dengan kenaikan biaya.
Ustadz Moch. Fachrurodji Hidayatullah, selaku operator Yayasan Al Uswah, membenarkan adanya siswa yang mengundurkan diri pasca penyesuaian IPP. Menurutnya, sekolah tetap membuka ruang dialog dan menawarkan solusi bagi wali murid yang menghadapi kendala ekonomi.
“Ada yang keluar karena ikut orang tua pindah kerja, tapi kami juga menerima laporan dari wali yang merasa berat secara finansial. Kami siap memfasilitasi jika ada niat baik untuk berdiskusi,” ujar Fachrurodji saat ditemui, Rabu (16/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pihak sekolah memiliki mekanisme pemberian keringanan biaya bagi keluarga yang membutuhkan, asalkan ada komunikasi terbuka dari wali murid.
Namun, beberapa wali murid menyayangkan kurangnya transparansi dari pihak sekolah. Sejumlah orang tua mengaku sempat menyampaikan petisi penolakan atas kenaikan IPP, namun tidak mendapatkan tanggapan resmi dari manajemen.
Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah belum memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai alasan utama di balik kebijakan kenaikan biaya. Penjelasan internal yang disampaikan hanya menyebut bahwa penyesuaian IPP dilakukan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
Sejumlah orang tua berharap ke depan sekolah dapat melibatkan wali murid dalam setiap kebijakan strategis, terutama yang berdampak langsung pada kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.
