Media Kampung – 28 Maret 2026 | DPR RI mengumumkan serangkaian langkah hemat energi menjelang akhir Maret 2026. Kebijakan utama mencakup pemotongan jatah BBM bagi pejabat eselon I‑III dan pemadaman lampu pukul 18.00 WIB.
Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa pengurangan BBM bersifat bertahap, satu hari per minggu untuk setiap kendaraan operasional. Langkah ini ditujukan untuk menurunkan konsumsi bahan bakar di tengah krisis energi global.
Kebijakan BBM berlaku bagi ASN yang menggunakan mobil dinas pada tingkat eselon I, II, dan sebagian eselon III. Pengurangan jatah akan dimulai pada Senin 30 Maret setelah struktur pejabat lengkap.
Sementara itu, pemadaman lampu akan diterapkan setiap hari setelah pukul 18.00 WIB. Proses ini hanya berlaku bila tidak ada rapat atau sidang yang masih berlangsung.
Pengawasan pelaksanaan lampu dilakukan oleh kelompok kerja khusus yang memantau setiap ruang kerja dan ruang rapat. Tim tersebut juga bertanggung jawab mengontrol penggunaan AC serta peralatan listrik lainnya.
Indra menegaskan bahwa pemadaman tidak akan mengganggu fungsi legislatif yang kritis. Sidang penting tetap dapat dilanjutkan dengan penerangan darurat bila diperlukan.
Sebagai bagian dari koordinasi, DPR akan mengeluarkan Surat Edaran resmi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan. Surat tersebut diharapkan dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lain.
Penghematan energi ini selaras dengan upaya nasional mengatasi tekanan pasokan listrik akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah menilai bahwa efisiensi di sektor publik dapat mengurangi beban fiskal.
Pada tahun 2025, konsumsi listrik DPR tercatat meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan penggunaan listrik diharapkan dapat mengurangi tagihan listrik tahunan secara signifikan.
Selain pemotongan BBM, DPR juga mendorong penerapan work‑from‑home bagi ASN yang dapat bekerja secara remote. Kebijakan ini mengurangi kebutuhan transportasi harian dan menurunkan emisi karbon.
Indra menambahkan bahwa penerapan WFH akan mengikuti pedoman pemerintah terkait. Jika ada agenda mendesak, anggota dewan tetap dapat hadir secara fisik.
Para analis energi menilai bahwa pemadaman lampu pada jam 18.00 dapat menghemat hingga 15 megawatt‑jam per hari. Penghematan tersebut setara dengan kebutuhan listrik rumah tangga selama tiga bulan.
Pemerintah menargetkan pengurangan konsumsi energi sektor publik sebesar 10 persen pada tahun 2026. DPR menjadi contoh implementasi kebijakan tersebut di tingkat lembaga tinggi negara.
Organisasi lingkungan menyambut inisiatif ini sebagai langkah konkret mengurangi jejak karbon. Mereka menekankan perlunya transparansi dalam pelaporan hasil penghematan.
Kritik muncul dari beberapa anggota DPR yang khawatir pemadaman dapat mengganggu operasional kantor. Namun, mereka menyatakan dukungan bila ada solusi teknis yang memadai.
Sebagai respons, tim teknis gedung DPR menguji sensor gerak dan timer otomatis untuk lampu. Sistem ini akan menyalakan penerangan hanya ketika ruangan terdeteksi beraktivitas.
Penghematan BBM diproyeksikan menurunkan penggunaan bahan bakar tahunan sebesar 1,2 juta liter. Efek sampingnya termasuk penurunan biaya operasional dan emisi CO₂.
DPR juga meninjau kembali kebijakan penggunaan kendaraan dinas untuk mengoptimalkan rute. Penggunaan kendaraan bersama diharapkan dapat menambah efisiensi.
Langkah ini sejalan dengan program pemerintah “Kawasan Hijau” yang menekankan pembangunan berkelanjutan. DPR berkomitmen untuk menjadi pionir dalam praktik ramah lingkungan.
Masyarakat luas menilai kebijakan ini sebagai contoh tanggung jawab publik. Beberapa komentar media menilai keputusan DPR dapat memotivasi sektor swasta.
Di samping pemadaman, gedung DPR akan meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya. Proyek pilot diperkirakan selesai pada akhir 2026.
Indra menutup pernyataan dengan harapan kebijakan ini akan memperkuat kesadaran energi nasional. “Kami fokus pada ASN, dan langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama,” ujarnya.
Pengawasan rutin akan dilakukan setiap hari oleh kelompok kerja yang ditunjuk. Laporan hasil penghematan akan dipublikasikan secara berkala.
Jika kebijakan terbukti berhasil, DPR berencana memperluas jam pemadaman hingga 17.00 WIB pada tahun berikutnya. Hal ini menandakan komitmen jangka panjang terhadap efisiensi.
Dengan kombinasi pemotongan BBM, pengaturan lampu, dan kerja remote, DPR menargetkan penurunan total konsumsi energi sebesar 12 persen. Upaya ini mencerminkan respons proaktif terhadap tantangan energi global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan