Media Kampung – 21 Maret 2026 | Presiden menghubungi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Prabowo Subianto serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Nasional Airlangga Hartarto untuk membahas upaya penghematan anggaran di tengah pembatasan belanja negara.
Pertemuan itu menitikberatkan penyesuaian rencana kerja kementerian agar selaras dengan disiplin fiskal yang lebih ketat.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Purbaya siap menurunkan hingga sepuluh persen anggaran kementerian dan lembaga.
Ia menekankan bahwa pemotongan akan difokuskan pada program non‑strategis, sementara layanan esensial tetap terjaga.
Koordinator Bidang Perekonomian Prabowo menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap di bawah tiga persen.
Ia mengaitkan kebijakan fiskal tersebut dengan tekanan ekonomi global dan kebutuhan stabilitas domestik.
Presiden menegaskan bahwa batas defisit tiga persen merupakan target yang tidak dapat dinegosiasikan.
Ia meminta seluruh kementerian menyampaikan revisi anggaran yang mencerminkan pemotongan sepuluh persen selambat-lambatnya akhir bulan.
Menteri Industri Airlangga mengaku memahami arahan tersebut dan berjanji meninjau kembali belanja yang ada.
Ia menambahkan bahwa beberapa proyek dapat ditunda tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menambah bahwa Kementerian PAN akan mengeluarkan pedoman terperinci mengenai prosedur pemotongan.
Pedoman itu akan mengkategorikan belanja menjadi esensial, opsional, dan dapat ditangguhkan.
Kementerian yang menerima pedoman diminta menyertakan justifikasi bagi setiap item yang tetap dipertahankan.
Kementerian Keuangan akan memantau kepatuhan melalui laporan triwulanan.
Perkiraan awal menunjukkan pemotongan sepuluh persen dapat membebaskan sekitar tiga puluh triliun rupiah untuk sektor prioritas.
Presiden menegaskan bahwa dana yang diselamatkan akan dialihkan ke infrastruktur dan jaring pengaman sosial.
Analis memperkirakan bahwa mempertahankan defisit di bawah tiga persen mungkin memerlukan langkah peningkatan penerimaan tambahan.
Meski demikian, pemerintah yakin bahwa pengendalian belanja yang disiplin dapat memenuhi target tersebut.
Upaya terkoordinasi ini mencerminkan pergeseran kebijakan fiskal menuju pengelolaan keuangan yang lebih ketat pada masa jabatan ini.
Para pengamat mengantisipasi revisi anggaran mendatang akan menampilkan prioritas efisiensi yang baru.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan