Jakarta – Upaya digitalisasi bantuan sosial yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi mulai menunjukkan hasil konkret. Akurasi data penerima bantuan meningkat tajam, sekaligus menekan kesalahan sasaran yang selama ini menjadi persoalan klasik penyaluran bansos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa piloting digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi memberikan dampak signifikan terhadap ketepatan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan pengukuran menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesalahan penargetan atau exclusion error di Banyuwangi berhasil ditekan dari sebelumnya 77,7 persen menjadi 28,2 persen.
“Ini berbasis bukti. Kalau digitalisasi bansos dijalankan penuh, saya optimistis angka kesalahan bisa ditekan di bawah 10 persen,” ujar Mensos dalam kegiatan sosialisasi di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Piloting digitalisasi bansos yang dilakukan di Banyuwangi merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah pusat dengan mengadopsi konsep Digital Public Infrastructure (DPI) serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Menurut Mensos, sistem digital ini tidak hanya membantu pemutakhiran data bansos, tetapi juga memperkuat basis data nasional yang dikelola bersama Badan Pusat Statistik.
“Kalau sistem ini berjalan baik, otomatis akan membantu DTSEN dan mempermudah BPS dalam melakukan pembaruan data secara berkelanjutan,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf.
Mensos mengungkapkan, pendekatan digital justru diterima positif oleh masyarakat. Proses pendaftaran bansos dinilai lebih netral, transparan, dan minim gesekan sosial dibandingkan mekanisme konvensional.
Di sisi lain, pendamping sosial di lapangan merasa terbantu karena keputusan penerimaan atau penolakan bansos kini lebih jelas dan berbasis data.
Berbagai kanal sanggahan juga dibuka lebar, mulai dari aplikasi SIKS-NG, Cek Bansos, hingga layanan WhatsApp Center. Mekanisme ini memungkinkan warga terlibat langsung dalam memperbaiki data secara cepat dan real time.
Keberhasilan Banyuwangi sebagai daerah percontohan membuat pemerintah pusat bersiap memperluas digitalisasi bansos ke daerah lain di Indonesia.
Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan pemerintah daerah secara luring maupun daring.
Pengalaman Banyuwangi menjadi gambaran bahwa perbaikan data bansos bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.
Keberhasilan digitalisasi bansos di Banyuwangi menunjukkan bahwa reformasi penyaluran bantuan berbasis data bukan hal mustahil. Dengan pendekatan digital yang konsisten, kesalahan sasaran dapat ditekan, kepercayaan publik meningkat, dan bantuan sosial benar-benar tepat guna.
Tinggalkan Balasan