Partai Gerindra Jawa Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD dan kepala daerah se-Jawa Timur di salah satu hotel di Banyuwangi pada 8–10 Desember 2025. Agenda ini menjadi ruang konsolidasi untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membuka acara sekaligus menyampaikan apresiasinya karena Banyuwangi dipilih sebagai lokasi Bimtek.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi penguat antara eksekutif dan legislatif,” ujar Ipuk.
Pembangunan Banyuwangi Selaras dengan Kebijakan Nasional
Ipuk menyatakan bahwa arah pembangunan Banyuwangi konsisten dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam menekan angka kemiskinan.
“Pada 2020 angka kemiskinan di Banyuwangi berada di 8 persen, dan kini turun menjadi 6,13 persen. Ini juga berkat dukungan sahabat-sahabat Gerindra,” ungkapnya.
Program MBG dan Sekolah Rakyat Didorong Berjalan Optimal
Dalam kesempatan itu, Ipuk membahas upaya Banyuwangi menyelaraskan program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).
Untuk MBG, Pemkab meminta pasokan bahan pangan memprioritaskan produk petani dan peternak lokal. Langkah ini diambil agar manfaat program tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga mendorong ekonomi desa.
“Selama mencukupi, bahan pangan MBG kami minta dipasok dari petani dan peternak Banyuwangi,” katanya.
Sementara itu, Banyuwangi saat ini memiliki dua Sekolah Rakyat yang menampung ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.
Gerindra: MBG Gerakkan Ekonomi Desa
Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Wihadi Wiyanto, menegaskan bahwa program MBG tidak sekadar memenuhi gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi desa, petani, peternak, hingga koperasi melalui skema Koperasi Desa Merah Putih.
“Kebijakan Sekolah Rakyat adalah komitmen Presiden terhadap pendidikan gratis berkualitas. Kepala daerah dan kader Gerindra harus mendukung penuh,” tegasnya.
Anwar Sadad: Harmoni Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, menekankan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa sinkronisasi antara program pusat dan daerah.
“Dengan harmoni kebijakan, masyarakat akan menerima manfaat dari program prioritas Presiden,” ujarnya.
