Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat capaian signifikan dalam program Digitalisasi Bansos yang dijalankan selama masa piloting. Sejak 18 September hingga 15 Oktober 2025, total 359 ribu warga telah mendaftar, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 320 ribu orang.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa pendekatan jemput bola menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah daerah menerjunkan tim langsung ke tengah masyarakat untuk membantu proses pendaftaran, terutama bagi warga yang kesulitan menggunakan perangkat digital atau bahkan tidak memiliki ponsel.
“Kami turun langsung ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan bansos. Banyak dari mereka tidak bisa mendaftar secara digital, sehingga pendampingan menjadi sangat diperlukan,” ujar Ipuk di Banyuwangi, Jumat.
Sebagai informasi, Banyuwangi dipilih oleh pemerintah pusat sebagai daerah percontohan nasional dalam penerapan pendaftaran bantuan sosial berbasis digital, salah satu program unggulan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam paparannya yang disampaikan secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (4/12), Ipuk mengungkapkan bahwa ribuan Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dikerahkan untuk menyukseskan program tersebut. Para agen ini berasal dari berbagai unsur, seperti:
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Operator desa
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
Kader dasawisma
Pemerintah kecamatan dan kelurahan
Para agen bertugas membantu warga dalam proses pendaftaran, memastikan informasi yang diinput akurat, serta memfasilitasi mereka yang mengalami keterbatasan teknologi, khususnya lanjut usia atau warga dengan hambatan perangkat digital.
“Pelibatan agen ini sangat penting karena banyak warga lanjut usia atau masyarakat rentan lainnya yang tidak bisa mendaftar sendiri. Maka kami aktif mengomunikasikan program ini agar tepat sasaran,” jelas Ipuk.
Menurutnya, keberhasilan Digitalisasi Bansos di Banyuwangi tidak hanya diukur dari jumlah pendaftar yang melampaui target, tetapi dari prinsip dasar bahwa setiap individu yang merasa membutuhkan bantuan harus memperoleh kesempatan untuk mendaftarkan diri.
“Target angka bukan yang utama. Fokus kami adalah memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bisa terfasilitasi dan tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Banyuwangi dinilai berhasil menunjukkan model implementasi Digitalisasi Bansos yang efektif, inklusif, dan dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam pelaksanaan program nasional ini. (selsy).
Tinggalkan Balasan