Media Kampung – 17 Maret 2026 | Jakarta, 16 Maret 2026 – Sebuah narasi yang beredar di media sosial pada 16 Maret menyatakan bahwa Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo De Sousa Mota, mengundurkan diri akibat polemik impor 105.000 unit kendaraan dari India. Narasi tersebut mengklaim ia telah membayar uang muka senilai Rp7,39 triliun dan mengaitkan keputusan impor dengan tekanan militer. Klaim itu kemudian dibantah oleh Mota melalui konfirmasi singkat kepada IDN Times.
Rumor Pengunduran Diri dan Klarifikasi
Berita viral muncul pertama kali di akun Instagram @WartaIndonesiku dan kemudian dibagikan oleh ratusan akun lain, menelan lebih dari 400 ribu tampilan dalam sehari. Postingan tersebut menuliskan bahwa Mota “dikabarkan mengundurkan diri” dan menambahkan spekulasi tentang keterlibatan TNI. Menanggapi, Mota mengirimkan pesan singkat kepada redaksi IDN Times, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan menegaskan bahwa ia tetap menjabat sebagai Dirut Agrinas.
Detail Impor 105.000 Kendaraan dari India
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) memang tengah mengimpor 105.000 unit mobil pikap dan truk ringan dari India. Kendaraan tersebut ditujukan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Total nilai kontrak mencapai Rp24,66 triliun, dengan rencana pembayaran uang muka sebesar Rp7,39 triliun. Perusahaan mengklaim bahwa proyek ini dapat menghasilkan efisiensi biaya hingga Rp46,5 triliun, yang berasal dari alokasi anggaran sarana dan prasarana yang didanai oleh pinjaman bank anggota Himpunan Bank Rakyat Indonesia (Himbara) senilai Rp200 triliun.
Reaksi DPR dan Isu Tekanan
Impor massal kendaraan tersebut menuai kritikan tajam dari publik dan anggota DPR. Beberapa komisi DPR menuntut penundaan proyek, menilai bahwa prosedur pengadaan belum transparan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara itu, narasi di media sosial menyebut adanya tekanan dari pihak TNI sebagai faktor pendorong keputusan impor, namun tidak ada bukti konkret yang mendukung dugaan tersebut. Mota menegaskan bahwa penolakan impor selama ini datang dari individu‑individu, bukan dari lembaga pemerintah atau masyarakat luas.
Pernyataan Efisiensi dan Rencana Keuangan
Pada konferensi pers yang digelar di Yodya Tower, Jakarta, pada 24 Februari 2026, Mota menjelaskan bahwa efisiensi Rp46,5 triliun akan tercapai melalui optimalisasi penggunaan sarana‑prasarana, penghematan operasional, serta pemanfaatan dana pinjaman yang bersifat jangka panjang. Ia menambahkan bahwa proyek impor ini penting untuk meningkatkan mobilitas di daerah‑daerah pedesaan, mempercepat distribusi barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya, tidak ada dasar bagi rumor pengunduran diri, dan perusahaan tetap berkomitmen melaksanakan rencana impor sesuai jadwal.
Dengan klarifikasi resmi dari Dirut Agrinas, fokus kini beralih pada pelaksanaan proyek dan pengawasan legislatif. Meskipun kritik tetap ada, perusahaan menyatakan kesiapan untuk menjawab pertanyaan publik dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
