Media Kampung – 24 Maret 2026 | Lebaran 2026 menjadi titik tolak perdebatan antara nilai spiritual dan tekanan konsumsi yang semakin intensif. Pemerintah dan sektor swasta mengalokasikan hampir Rp200 triliun untuk mendukung daya beli menjelang hari raya.
Bantuan Hari Raya (BHR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) mencapai total sekitar Rp179 triliun, dengan tambahan program sosial yang mendorong total stimulus hingga Rp194 triliun. Angka tersebut mencerminkan upaya makroekonomi untuk memacu pertumbuhan konsumsi akhir tahun.
Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan pengeluaran rumah tangga selama periode Idulfitri sebesar 20‑25 persen dibandingkan bulan biasa. Lonjakan ini terutama dipicu oleh pembelian pakaian, makanan, dan hadiah yang dianggap wajib dalam tradisi.
Arie Muslichudin, dosen falsafah di Universitas Paramadina, menekankan perbedaan antara konsumsi kebutuhan, sikap konsumtif, dan konsumerisme. Ia berargumen bahwa kebutuhan dasar tetap ibadah, sementara pemborosan dan pencarian status sosial mengaburkan makna religius.
Dalam pandangannya, konsumerisme modern menuntut individu menampilkan kemewahan sebagai bukti keberhasilan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan. Hal ini selaras dengan konsep Erich Fromm tentang pergeseran “to be” menjadi “to have”.
Analisis Marxian menunjukkan bahwa pekerja menjadi bagian terpinggirkan dalam mesin kapital yang menggerakkan karnaval Lebaran. Buruh logistik, petani, dan pekerja gig economy seringkali menunggu pembayaran THR yang tertunda atau tidak menerima upah layak.
Kasus penundaan THR bagi pekerja kontrak masih terjadi pada tahun 2026, mengindikasikan kegagalan perlindungan tenaga kerja. Bagi mereka, Lebaran tidak berarti libur melainkan puncak kelelahan dan ketidakpastian finansial.
Guy Debord’s “Society of the Spectacle” kembali relevan ketika ritual keagamaan dijadikan panggung visual untuk menampilkan kemewahan. Pengalaman spiritual digantikan oleh keharusan menampilkan kebahagiaan melalui barang-barang konsumtif.
Data BPS menunjukkan bahwa penjualan ritel meningkat tajam pada minggu menjelang Idulfitri, dengan pertumbuhan penjualan pakaian mencapai 30 persen. Peningkatan ini memperkuat argumen bahwa Lebaran berfungsi sebagai puncak siklus ekonomi tahunan.
Kritik sosial menyoroti bahwa profitabilitas industri tidak sejalan dengan kesejahteraan pekerja yang memproduksi barang-barang tersebut. Banyak desainer dan penjahit tidak dapat menikmati hasil kerja mereka karena harus memenuhi target produksi cepat.
Sejarawan menegaskan bahwa Ramadan dan Idulfitri pernah menjadi momen revolusi moral sejak masa Badar hingga penaklukan Makkah. Nilai-nilai keadilan dan solidaritas yang dulu menandai kemenangan Islam kini terdistorsi oleh logika pasar.
Muslichudin menutup dengan ajakan agar Lebaran dijadikan ajang politik solidaritas, bukan sekadar euforia belanja. Ia mengingatkan bahwa maaf dan silaturahmi harus diarahkan pada perjuangan melawan ketidakadilan, bukan pada penerimaan sistem yang menindas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan