Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap ketidaktepatan sasaran dalam kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sepanjang 2025, sekitar 54 juta warga miskin dan rentan dari kelompok desil 1 hingga 5 belum tercatat sebagai penerima BPJS PBI, sementara sekitar 15 juta warga dari kalangan menengah atas justru terdaftar sebagai peserta.

Pernyataan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/02/2026). Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), masih terdapat kesenjangan besar antara kelompok yang seharusnya menerima bantuan jaminan kesehatan dengan realisasi di lapangan.

Ia menjelaskan bahwa kelompok desil terbawah yang semestinya menjadi prioritas justru banyak yang belum memperoleh BPJS PBI. Sebaliknya, sebagian masyarakat dari kelompok desil 6 hingga 10 masih tercatat sebagai penerima bantuan negara.

Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan ironi dalam perlindungan sosial. Warga yang secara ekonomi relatif mampu justru terlindungi, sementara kelompok miskin dan rentan harus menunggu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

Mensos mengakui bahwa data desil yang dikelola Kementerian Sosial belum sepenuhnya sempurna. Sepanjang 2025, proses kroscek dan pemutakhiran data baru menjangkau lebih dari 12 juta kepala keluarga, padahal kebutuhan ideal seharusnya mencakup lebih dari 35 juta kepala keluarga.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemensos bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi dan validasi data secara cepat. Meski demikian, upaya tersebut dinilai masih perlu diperkuat agar akurasi data semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sejak Mei 2025 hingga Januari 2026, Kemensos juga melakukan pengalihan kepesertaan BPJS PBI secara bertahap. Langkah ini berdampak pada penurunan signifikan kesalahan data, baik inclusion error maupun exclusion error.

Exclusion error merujuk pada kondisi ketika warga yang seharusnya menerima BPJS PBI justru tidak terdaftar, sedangkan inclusion error terjadi ketika warga yang tidak berhak malah menerima bantuan. Evaluasi berbasis desil menunjukkan tingkat kesalahan tersebut terus menurun.

Meski demikian, masih terdapat kelompok masyarakat di atas desil 5 maupun yang belum masuk pemeringkatan desil, termasuk hasil reaktivasi peserta, sekitar 6.000 penderita penyakit katastropik, serta bayi baru lahir yang seharusnya tetap mendapatkan perlindungan BPJS PBI.

Mensos menegaskan bahwa pembenahan dan pemutakhiran data akan terus dilakukan agar program jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran dan mampu melindungi masyarakat yang paling membutuhkan.