Bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra tidak hanya merusak lingkungan, permukiman, dan infrastruktur, tetapi juga mengancam keberlangsungan arsip negara dan pemerintahan daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa penyelamatan arsip pascabencana merupakan isu strategis yang kerap luput dari perhatian dalam penanganan bencana.
“Bencana tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan kemanusiaan, tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan arsip negara dan pemerintahan daerah,” ujar Rini dalam siaran pers, Rabu (17/12/2025).
Arsip Penting untuk Pelayanan dan Pembelajaran
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menerima audiensi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (16/12).
Menurut Rini, arsip memiliki nilai penting tidak hanya untuk menyelamatkan dokumen yang ada saat ini, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kebijakan dan pelayanan publik ketika terjadi bencana.
“Arsip akan sangat bermanfaat di masa depan, mulai dari pembelajaran kebijakan hingga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di situasi krisis,” jelasnya.
Belajar dari Sejarah Sriwijaya
Rini mencontohkan bagaimana arsip sejarah dapat menjadi sumber pembelajaran penting. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatra, misalnya, telah mencatat upaya mitigasi banjir melalui pembangunan Taman Sriksetra pada tahun 606 Saka (684 Masehi).
Taman tersebut dirancang dengan sistem hidraulika kuno berupa kanal, kolam, telaga, dan parit untuk mengatur aliran air. Informasi tersebut tercatat rapi dalam Prasasti Talang Tuo, yang hingga kini menjadi rujukan sejarah mitigasi bencana.
Empat Fokus Penyelamatan Arsip Pascabencana
Rini menyampaikan sejumlah poin penting yang perlu menjadi perhatian ANRI dalam upaya penyelamatan arsip pascabencana.
Pertama, ANRI diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, termasuk integrasi dengan data kebencanaan dan data ASN terdampak.
Kedua, ANRI diharapkan menyusun peta prioritas arsip terdampak, terutama arsip vital dan strategis yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan pengambilan keputusan daerah.
Ketiga, kolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) perlu diperkuat agar penyelamatan arsip selaras dengan pemulihan manajemen ASN.
Keempat, diperlukan penguatan arsip digital yang bersifat resiliensi, yakni sistem yang mampu bangkit dan beradaptasi setelah bencana.
Pendekatan Preventif dan Sistemik
Rini menekankan perlunya pergeseran pendekatan penanganan arsip pascabencana, dari yang bersifat reaktif menuju preventif dan sistemik.
“Apresiasi terhadap langkah awal ANRI harus diikuti dengan penguatan kebijakan, koordinasi, dan sistem pendukung agar negara tidak kehilangan memori, legitimasi, dan kapasitas institusionalnya,” pungkas Rini. (putri).
Tinggalkan Balasan