Fraksi Partai NasDem DPR RI menilai pemerintah pusat masih memiliki kemampuan untuk menangani dampak bencana banjir dan longsor di Aceh tanpa perlu melibatkan bantuan asing. Penilaian tersebut disampaikan Kapoksi Komisi II Fraksi NasDem, Ujang Bey.
Menurut Ujang, sikap pemerintah yang belum membuka pintu bantuan internasional menunjukkan bahwa kemampuan penanganan bencana telah diperhitungkan secara matang.
“Saya kira pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani permasalahan banjir di Aceh. Ketika pemerintah belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya pemerintah sudah menakar kemampuannya,” ujar Ujang kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).
Surat ke PBB Tak Perlu Dipersoalkan
Ujang juga menilai langkah Pemerintah Aceh yang mengirimkan surat permintaan bantuan ke dua lembaga PBB tidak perlu disikapi secara berlebihan. Ia meminta agar polemik tersebut tidak mengalihkan fokus utama pemerintah dalam menangani warga terdampak bencana.
“Tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Pemerintah sebaiknya fokus bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak bisa segera tertangani,” tegasnya.
Dorong Kemendagri Bangun Komunikasi
Ia berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat segera menjalin komunikasi dengan Pemerintah Aceh agar tidak muncul persepsi berbeda di tengah masyarakat terkait permintaan bantuan internasional.
“Semoga Mendagri bisa mengomunikasikan dengan baik bersama Pemerintah Aceh terkait surat tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” katanya.
Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Indonesia mampu menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Prabowo mengungkapkan bahwa sejumlah kepala negara sahabat telah menawarkan bantuan. Namun pemerintah memilih menangani bencana secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan negara ingin mengirim bantuan. Saya bilang terima kasih, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara.
Aceh Ajukan Bantuan ke Lembaga PBB
Di sisi lain, Pemerintah Aceh diketahui telah menyurati dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF, untuk meminta dukungan penanganan pascabencana. Langkah tersebut disebut mempertimbangkan pengalaman bencana tsunami 2004.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana, baik dari unsur lokal, nasional, maupun internasional. (putri).
Tinggalkan Balasan