Jakarta – Penghargaan Tata Kelola Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi nasional. Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan terbaik, yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Tito mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan untuk mendorong kepala daerah bekerja lebih optimal dalam menjalankan amanah pelayanan publik.
“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah,” ujarnya.
Banyuwangi meraih skor 82,92 dan menjadi yang tertinggi pada kategori Kabupaten, jauh di atas skor terendah 23,24 dan rata-rata nasional 65,15. Penilaian mencakup seluruh kategori pemerintah daerah, baik berfiskal rendah, sedang, maupun tinggi.
Dewan juri yang diwakili GM Pusat Data Tempo, Khairul Anam, menjelaskan bahwa terdapat empat parameter utama yang dinilai: Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), serta Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Secara keseluruhan mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif,” tegasnya.
Penilaian dihimpun dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks dari BPS dan Kementerian Kesehatan tahun 2024–2025.
Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh stakeholder Banyuwangi.
“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang meraih penghargaan ini. Ini adalah hasil kerja keras semua sektor,” ungkapnya.
Ipuk menjelaskan bahwa Banyuwangi rutin melakukan koordinasi lintas perangkat daerah melalui Weekly Meeting bersama seluruh OPD dan camat. Pertemuan tersebut membahas dan menyelesaikan persoalan mingguan secara cepat dan terukur.
“Dari pertemuan ini, tidak ada lagi ego sektoral yang membuat persoalan mandek,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab juga menerapkan layanan publik partisipatif melalui program Banyuwangi Melayani, yang membuka kontak penanggung jawab OPD secara langsung ke masyarakat.
“Ini memutus peluang makelar, pungli, atau praktik serupa dalam pelayanan publik,” kata Ipuk.
Ipuk berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran birokrasi di Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Ini menjadi penyemangat bagi kami semua,” pungkasnya.
