Media Kampung – 18 Maret 2026 | Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kembali permintaan kepada sekutu-sekutunya untuk mengirim pasukan ke Selat Hormuz, wilayah sempit yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia. Dalam pernyataan di platform Truth Social, Trump menuduh negara‑negara sekutu tidak menghargai perlindungan yang diberikan Amerika Serikat selama bertahun‑tahun dan menuntut dukungan militer segera.
Penolakan dari Eropa
Berbagai negara Eropa menolak secara tegas ajakan Trump. Menteri Pertahanan Prancis, Catherine Vautrin, menyatakan Prancis tidak akan mengerahkan pasukan ke selat tersebut, menekankan bahwa intervensi militer bukan solusi. Jerman mengikuti langkah serupa; Kanselir Friedrich Merz menegaskan bahwa misi di Selat Hormuz bukanlah tugas NATO dan lebih baik diselesaikan lewat diplomasi.
Inggris, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, juga menolak menganggap pengamanan Selat Hormuz sebagai operasi NATO. Pemerintah Eropa menekankan fokus pada de‑eskalasi dan kebebasan navigasi, bukan keterlibatan militer langsung.
Keraguan Asia‑Pasifik
Di Asia‑Pasifik, Jepang menolak mengirim pasukan karena risiko meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Penasihat Senior Perdana Menteri Jepang, Takayuki Kobayashi, menyebut bahwa situasi yang memanas antara Iran, AS, dan Israel membuat partisipasi militer tidak dapat dipertanggungjawabkan.
China dan Australia juga menolak permintaan Trump, mengutip kebijakan luar negeri yang mengutamakan penyelesaian damai dan menghindari keterlibatan dalam konflik yang dapat memperburuk stabilitas regional.
Reaksi Trump dan Dampaknya pada NATO
Trump menanggapi penolakan tersebut dengan nada keras, menyebut sekutu‑sekutunya “tidak tahu berterima kasih”. Ia mengingatkan NATO bahwa aliansi tersebut selama ini menerima dukungan finansial dan militer dari Amerika Serikat. Dalam satu unggahan, Trump menuliskan, “Kami tidak pernah membutuhkan bantuan siapa pun, dan penolakan ini mengancam masa depan NATO.”
Ketegangan internal NATO semakin terasa setelah direktur National Counterterrorism Center, Joe Kent, mengundurkan diri, mengindikasikan keretakan kebijakan dalam penanganan konflik Iran‑Israel‑AS. Beberapa anggota NATO menganggap operasi di Selat Hormuz di luar mandat aliansi, menegaskan bahwa pertahanan kolektif tidak mencakup intervensi di wilayah tersebut.
Prospek Keamanan Selat Hormuz
Iran telah memperbolehkan kapal-kapal non‑perang melintas dengan izin militer terbatas, namun penutupan sebagian wilayah masih mengganggu pasokan minyak global. Keberhasilan diplomasi multilateral tampak terhambat oleh sikap enggan berperang dari enam negara yang diminta Trump.
Para analis menilai bahwa tanpa dukungan militer dari sekutu utama, Amerika Serikat harus mengandalkan kekuatan sendiri atau mencari dukungan dari negara‑negara Teluk yang juga enggan terlibat secara langsung. Risiko peningkatan harga energi dan potensi eskalasi militer tetap tinggi, terutama jika Iran menanggapi aksi keras tambahan.
Dengan penolakan yang konsisten, tekanan pada Trump untuk menemukan alternatif strategi keamanan di Selat Hormuz semakin besar. Sementara itu, perdebatan di dalam NATO dan antara sekutu‑sekutu menunjukkan pergeseran paradigma aliansi pertahanan tradisional menuju pendekatan yang lebih diplomatis.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan