Washington DC – Sebanyak 15 negara bagian AS gugat Trump terkait kebijakan vaksin anak yang diumumkan awal tahun ini. Gugatan tersebut diajukan oleh negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat dan mempersoalkan pengurangan jumlah vaksin yang direkomendasikan bagi anak-anak.
Reformasi kebijakan yang diumumkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat pada Januari 2026 itu menghapus rekomendasi universal untuk sejumlah imunisasi rutin. Beberapa vaksin, termasuk rotavirus, influenza, dan COVID-19, tidak lagi dianjurkan untuk seluruh anak, melainkan hanya bagi kelompok berisiko tinggi.
Kebijakan tersebut membalik pendekatan bertahun-tahun yang berbasis sains dan dinilai berhasil menekan penyebaran berbagai penyakit melalui imunisasi rutin. Selain itu, vaksin hepatitis A, meningokokus, virus sinsitial pernapasan (RSV), serta hepatitis B juga dicabut dari status rekomendasi universal.
Gugatan tersebut mencantumkan Presiden Donald Trump sebagai pihak yang bertanggung jawab atas arah kebijakan, bersama Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert F. Kennedy Jr., Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), serta Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.
Jaksa Agung California Rob Bonta, yang memimpin gugatan bersama Jaksa Agung Arizona Kris Mayes, menilai kebijakan tersebut mengabaikan puluhan tahun penelitian ilmiah dan rekomendasi para ahli medis. Mereka berpandangan langkah itu berpotensi membebani sistem kesehatan negara bagian dan meningkatkan risiko penyakit pada anak-anak.
Negara bagian yang terlibat dalam gugatan antara lain California, Colorado, Michigan, New Jersey, dan Wisconsin, bersama sejumlah negara bagian Demokrat lainnya.
Pemerintahan Trump sebelumnya membela kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat berupaya menyelaraskan sistem vaksinasi dengan negara lain, termasuk Denmark. Namun sejumlah pakar kesehatan menilai perbandingan itu tidak sepenuhnya relevan, mengingat Denmark memiliki populasi lebih kecil, prevalensi penyakit rendah, serta sistem kesehatan terpusat dengan akses universal.
Sebaliknya, sistem kesehatan Amerika Serikat sebagian besar berbasis swasta dan dinilai tidak sekomprehensif negara-negara Eropa utara, sehingga dikhawatirkan perubahan kebijakan vaksin dapat memperlebar kesenjangan perlindungan kesehatan anak.
Para penggugat berpendapat bahwa meniru kebijakan vaksinasi tanpa mengadopsi sistem kesehatan yang setara justru berisiko membuat lebih banyak anak tidak terlindungi dari penyakit serius. Gugatan ini menambah daftar kontroversi kebijakan kesehatan di bawah pemerintahan Trump dan diperkirakan akan bergulir di pengadilan federal dalam waktu dekat.
Tinggalkan Balasan