Amerika Serikat dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan Timur Tengah pada Rabu (14/1/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas ancaman Iran yang menyatakan siap menyerang pangkalan-pangkalan AS jika Washington melakukan intervensi militer.
Ketegangan meningkat seiring memburuknya situasi domestik di Iran, yang tengah diguncang gelombang protes besar-besaran. Aksi tersebut disebut sebagai kerusuhan terparah dalam sejarah Republik Islam Iran. Presiden AS Donald Trump beberapa kali menyatakan dukungan terbuka kepada demonstran anti-pemerintah dan mengisyaratkan kemungkinan tindakan keras terhadap Teheran.
Seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa penarikan personel dari sejumlah pangkalan utama merupakan langkah pencegahan menghadapi eskalasi situasi keamanan. Qatar turut membenarkan adanya pengurangan personel di Pangkalan Udara Al Udeid, yang merupakan fasilitas militer terbesar AS di kawasan tersebut.
Sementara itu, dua pejabat Eropa menilai potensi intervensi militer AS terhadap Iran sangat terbuka, bahkan bisa terjadi dalam waktu dekat. Pandangan serupa juga disampaikan pejabat Israel yang meyakini bahwa Trump telah mengambil keputusan strategis, meski rincian operasi masih dirahasiakan.
Dari pihak Iran, seorang pejabat senior menyatakan bahwa Teheran telah menyampaikan peringatan keras kepada negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki. Iran menegaskan bahwa pangkalan AS di wilayah negara-negara tersebut akan menjadi sasaran jika Washington menyerang Iran.
Selain ancaman militer, jalur diplomasi antara kedua negara juga memburuk. Kontak antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan terhenti sepenuhnya di tengah meningkatnya ketegangan.
Trump, dalam wawancara dengan media AS, menegaskan akan mengambil “tindakan yang sangat kuat” jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa. Ia juga menyerukan masyarakat Iran untuk terus melakukan perlawanan dan mengambil alih institusi negara, sembari mengisyaratkan dukungan dari luar negeri.
Laporan kelompok hak asasi manusia HRANA mencatat, kerusuhan di Iran telah menewaskan sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 aparat keamanan. Jumlah korban ini jauh melampaui gelombang protes besar sebelumnya pada 2009 dan 2022. Pemerintah Iran sendiri mengklaim korban tewas lebih dari 2.000 orang dan menuding keterlibatan kekuatan asing.
Meski skala kerusuhan sangat besar, sejumlah pejabat Barat menilai aparat keamanan Iran masih mampu mengendalikan situasi dan pemerintahan belum berada di ambang kejatuhan. Namun, otoritas Iran dilaporkan mempercepat proses hukum terhadap para demonstran, dengan jumlah penangkapan disebut telah melampaui 18.000 orang.
Di tengah krisis politik, ekonomi Iran juga berada dalam tekanan berat akibat kembalinya sanksi PBB terkait program nuklir, ditambah dampak serangan udara Israel dan AS pada tahun sebelumnya yang merusak citra pemerintah di mata publik. (balqis)
Tinggalkan Balasan