Indonesia mencatat tonggak baru dalam diplomasi internasional setelah untuk pertama kalinya diplomat Tanah Air dipercaya memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk masa jabatan 2026.
Jenewa – Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi terpilih sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB. Penunjukan tersebut diumumkan melalui laman resmi PBB dan disepakati oleh 47 negara anggota Dewan yang berkedudukan di Jenewa, Swiss, Kamis (9/1/2026).
Sesuai mekanisme Dewan HAM PBB, jabatan presiden dipegang selama satu tahun dan ditentukan berdasarkan kesepakatan regional. Pada 2026, giliran kawasan Asia-Pasifik mengajukan calon pimpinan, dan Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan dari kawasan tersebut.
Terpilihnya Indonesia dipandang sebagai pencapaian diplomatik penting sekaligus pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam isu hak asasi manusia di tingkat global. Negara-negara lain yang tergabung dalam kelompok Asia-Pasifik antara lain Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan.
Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB periode sebelumnya, Jurg Lauber, Duta Besar Swiss yang memimpin Dewan pada 2025.
Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto akan memimpin tiga sesi utama Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada Februari, Juni, dan September 2026. Ia juga bertanggung jawab memandu sidang-sidang khusus serta diskusi tematik terkait isu hak asasi manusia di berbagai kawasan dunia.
Salah satu mandat strategis Presiden Dewan HAM PBB adalah mengawasi pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR), mekanisme evaluasi berkala terhadap rekam jejak HAM seluruh negara anggota PBB. Melalui UPR, setiap negara ditinjau terkait kebijakan domestik, perlindungan kelompok rentan, serta kepatuhan terhadap hukum HAM internasional.
Dalam pernyataan perdananya, Sidharto menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB berlandaskan nilai konstitusional bangsa.
“Langkah Indonesia berakar pada Konstitusi 1945 dan selaras dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB,” ujar Sidharto di hadapan para delegasi.
Ia menambahkan, konstitusi Indonesia menegaskan kewajiban negara untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berkeadilan. Sidharto juga menekankan konsistensi Indonesia dalam mendukung Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri, termasuk sejak era Komisi HAM PBB.
Dalam forum yang sama, Dewan HAM PBB turut menyetujui pengangkatan Marcelo Vázquez Bermúdez dari Ekuador sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Bermúdez menjadi kandidat tunggal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia, meski pencalonannya tidak memperoleh dukungan penuh setelah Bolivia dan Kuba memilih abstain.
Pemilihan pimpinan Dewan HAM PBB berlangsung di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Perwakilan Kolombia, María Juliana Tenorio Quintero, menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dan krisis internasional yang dinilai mengancam stabilitas dunia.
Ia mengingatkan bahwa kembalinya ancaman dan kekerasan sebagai instrumen hubungan internasional berpotensi melemahkan sistem global yang selama puluhan tahun berperan menjaga perdamaian.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menempatkan negara ini pada posisi strategis dalam diplomasi multilateral. Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang serta mendorong dialog konstruktif di tengah perbedaan pandangan global.
Tinggalkan Balasan