Gelombang Protes di Israel, Pasukan Khusus Ancam Mogok
Banyuwangi, Media Kampung – Sejumlah anggota unit pasukan khusus utama tentara Israel mengancam mogok sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah untuk mempercepat revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Peradilan.
“Surat pengumuman mogok telah disampaikan pada komandan unit komando elit Sayeret Matkal, yang menyatakan bahwa 170 cadangan aktif di unit tersebut akan menghentikan layanan mereka mulai minggu depan,” demikian bunyi surat itu, seperti dilaporkan Times of Israel, Minggu (16/7/2023).
Dalam surat tersebut, para anggota pasukan khusus menyatakan bahwa mereka tidak memiliki tindakan lain untuk mencegah dampak negatif dari RUU tersebut. Mereka menyadari potensi kerugian mogok terhadap tugas cadangan di unit, tetapi mereka merasa perlu untuk menghentikan kehancuran yang akan ditimbulkan oleh RUU tersebut.
Sejumlah 80 cadangan aktif Sayeret Matkal dilaporkan telah menandatangani surat mogok ini dalam beberapa hari terakhir. Sayeret Matkal adalah unit yang bertanggung jawab terutama atas misi pengumpulan intelijen di belakang garis musuh, serta melawan terorisme dan operasi penyelamatan sandera. Unit ini juga terkenal karena menjadi tempat tugas perdana Menteri Benjamin Netanyahu serta sejumlah tokoh penting pemerintahan lainnya.
Ancaman mogok ini jelas mengancam kemampuan militer Angkatan Pertahanan Israel. Kepala Staf IDF, Herzi Halevi, mengatakan bahwa pasukan yang absen dari sesi latihan akan merusak kesiapan militer. Meski demikian, sejumlah pejabat menganggap fenomena ini sepele, sementara yang lain mengaku khawatir.
Saat ini, koalisi pemerintah sedang mengajukan perombakan UU yang bertujuan untuk mencegah pengadilan membatalkan atau bahkan mendiskusikan keputusan pemerintah dan menteri berdasarkan pertimbangan “kewajaran” mereka. Meski terdapat protes dan unjuk rasa untuk menekan pemerintah agar mundur, koalisi tetap bertekad untuk menjalankan perombakan UU tersebut.
Namun, kritikus mengkhawatirkan bahwa perombakan UU tersebut akan melemahkan pengadilan dan menghilangkan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah, yang dapat membahayakan demokrasi.
Gelombang protes juga nampaknya meluas. Pada Jumat lalu, beberapa pilot cadangan melaporkan kepada Komandan Angkatan Udara bahwa mereka akan berhenti melapor untuk pelatihan mulai minggu depan. Sebanyak 106 cadangan angkatan udara yang bertugas di pos-pos non-tempur juga memberitahu militer bahwa mereka akan setop kehadiran untuk tugas sukarela.
Ancaman mogok ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah dan RUU Peradilan yang sedang direvisi. Dengan adanya gelombang protes ini, situasi politik di Israel semakin tegang dan memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan demokrasi negara tersebut.
