Jawa Timur Prototype dalam Membangun Infrastruktur Digital dan Pelayanan Publik Berkualitas
Surabaya – Transformasi layanan digital dan penerapan prinsip reformasi birokrasi (RB) menjadi krusial untuk memastikan efektivitas dan dampak dari layanan publik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB), Abdullah Azwar Anas, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur untuk menjadi percontohan dalam keterpaduan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah.
“Diharapkan Jawa Timur dapat menjadi pionir dan menjadi contoh dari proses yang saat ini diberi mandat oleh Presiden kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menginteroperabilitaskan berbagai layanan, sehingga reformasi birokrasi menjadi lebih lincah,” ujar Anas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Jawa Timur 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2025-2045 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (03/04/2024).
Menurut MenPANRB, digitalisasi harus disertai dengan pemangkasan proses bisnis, dan ke depannya semua aplikasi akan diinteroperabilitaskan, tidak boleh ada lagi satu inovasi satu aplikasi. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada berbagai instansi pemerintah untuk membuat portal di daerah yang menginteroperabilitaskan berbagai layanan.
“Saya melihat di Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya sedang bertahap mengintegrasikan 200 aplikasi menjadi satu portal dengan Single Sign On (SSO), sehingga memudahkan masyarakat,” tambahnya.
Untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, Menteri Anas menekankan pentingnya perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi output, di mana kinerja yang dihasilkan menjadi fokus utama, serta kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Jawa Timur memiliki potensi untuk menjadi daerah yang sangat maju di masa depan karena memiliki potensi di berbagai sektor seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, energi terbarukan, pariwisata, industri, dan kehutanan.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Timur sangat strategis dan akan sangat membantu perkembangan nasional,” ungkapnya.
MenPANRB mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus memantau pemerintah kabupaten dan kota agar Musrenbangdes hingga Musrenbang provinsi memiliki prioritas yang dapat dieksekusi. Menteri Anas juga menyoroti beberapa isu strategis terkait pelayanan publik di Provinsi Jawa Timur, seperti belum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) di 11 kabupaten dan kota serta perlunya pemantapan digitalisasi layanan dasar melalui MPP Digital.
Selain itu, semua instansi pemerintah di Provinsi Jawa Timur telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!. Ada sebanyak 10.099 laporan yang masuk, dengan Pemerintah Kota Malang menjadi instansi penerima laporan terbanyak dengan persentase tindak lanjut mencapai 100 persen. Secara keseluruhan, persentase tindak lanjut laporan di seluruh Jawa Timur telah mencapai 97 persen.
Menurut MenPANRB, pengaplikasian digitalisasi layanan publik perlu dilakukan secara bertahap melalui MPP Digital. Sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Timur telah melaporkan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), namun empat kabupaten dan kota masih harus menyampaikan laporan SKM tahun 2023.
Terakhir, MenPANRB menyampaikan bahwa Indeks Pelayanan Publik di wilayah Provinsi Jawa Timur telah naik menjadi rata-rata 3,95, meningkat 6 persen dari sebelumnya. Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, dengan menyebutkan bahwa Jawa Timur memiliki peran penting sebagai pusat gravitasi ekonomi di kawasan timur Indonesia, terutama melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan infrastruktur lainnya.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, berharap acara tersebut dapat menjadi forum untuk saling melakukan koreksi, klarifikasi, dan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan.
“Kami berharap mendapatkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan implementatif bagi provinsi serta kabupaten/kota,” ungkapnya.
Dalam acara tersebut, dilakukan juga penyerahan Penghargaan Perencanaan Kabupaten dan Kota Terbaik Tahun 2024 oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kepada kabupaten dan kota terbaik, yaitu Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya.
