Media Kampung – 30 Maret 2026 | Perang antara Amerika Serikat‑Israel dan Iran pada awal Maret 2026 telah menghasilkan lebih dari lima juta ton emisi CO2‑ekivalen, menurut Climate and Community Institute. Emisi tersebut berasal dari dampak langsung pertempuran serta konsekuensi tidak langsung.
Sebagian hampir setengah dari total emisi berasal dari penghancuran rumah, gedung komersial, serta fasilitas publik, diikuti oleh kehilangan minyak akibat pemboman fasilitas penyimpanan. Konsumsi bahan bakar militer menempati urutan ketiga dalam hierarki emisi.
Data Palang Merah Iran mencatat sekitar dua puluh ribu bangunan rusak, termasuk lebih dari enam belas ribu rumah, ribuan unit komersial, serta puluhan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Rekonstruksi akan menuntut produksi semen dan baja, memperpanjang beban karbon yang ditinggalkan konflik.
Konflik tersebut juga mengganggu Selat Hormuz, jalur penting bagi 20‑25 % perdagangan minyak dan gas dunia, memaksa negara‑negara mencari alternatif jangka pendek. Negara‑negara Asia seperti India, Bangladesh, Filipina, dan korea selatan beralih kembali ke batu bara untuk pembangkit listrik.
Indonesia, sebagai pengekspor batu bara utama, merasakan keuntungan dari kenaikan harga batu bara namun sekaligus dihadapkan pada tekanan meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara domestik. Cadangan minyak dan gas nasional diperkirakan cukup untuk tiga minggu konsumsi, jauh di bawah cadangan negara‑tetangga.
Pergeseran kembali ke batu bara mengancam target iklim Indonesia, karena pembakaran batu bara sudah menimbulkan biaya kesehatan dan kehilangan produktivitas bernilai miliaran dolar di seluruh Asia, terutama di kawasan Jabodetabek. Kerugian akibat polusi udara dapat mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Pakar energi menegaskan bahwa ketergantungan pada ketahanan energi berbasis bahan bakar fosil menciptakan kerentanan jangka panjang. Konflik yang jauh dari Asia tetap dapat meningkatkan emisi dan menguji keamanan energi regional.
Paradoks ini menonjol di COP30 Brasil, di mana para pemimpin berjanji mempercepat transisi energi bersih sementara gejolak geopolitik memaksa banyak negara kembali ke batu bara. Kesenjangan antara komitmen dan realitas kini semakin lebar.
Pejabat Indonesia diimbau mempertimbangkan pajak windfall atas lonjakan harga komoditas, termasuk batu bara, untuk mendanai proyek energi terbarukan dan membangun cadangan energi yang lebih kuat. Kebijakan semacam itu dapat menyeimbangkan tujuan fiskal dan lingkungan.
Biaya ekologis perang Iran tidak terbatas pada Timur Tengah, melainkan memengaruhi trajektori emisi global serta kebijakan energi Indonesia. Mengelola beban ini menuntut aksi internasional terkoordinasi serta reformasi domestik yang berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan