Media Kampung – 17 Maret 2026 | Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian terkait mengevaluasi opsi kerja dari rumah (WFH) sebagai langkah mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah. Menanggapi usulan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa skema WFH tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua sektor ekonomi Indonesia.
Latar Belakang Kebijakan Penghematan BBM
Kenaikan harga minyak global menambah beban biaya operasional bagi perusahaan, terutama di bidang logistik, manufaktur, dan perdagangan. Pemerintah meninjau berbagai langkah penghematan energi, termasuk pengurangan hari kerja dan pembatasan penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, seperti yang diterapkan oleh Pakistan. Namun, Shinta menekankan perlunya analisis mendalam sebelum mengadopsi kebijakan serupa di Indonesia.
Pandangan Apindo tentang Keterbatasan WFH
Menurut Shinta, penerapan WFH harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor dan tipe pekerjaan. Sektor teknologi informasi serta profesi kreatif dinilai lebih fleksibel untuk bekerja secara jarak jauh. Sebaliknya, industri berbasis produksi, logistik, dan layanan lapangan masih memerlukan kehadiran fisik karyawan agar proses produksi dan distribusi tidak terganggu.
Shinta menambahkan, “Tidak semua perusahaan dapat beralih ke WFH. Kebijakan harus diserahkan kepada desain internal tiap perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional masing‑masing.” Pendekatan ini diharapkan dapat menghindari disrupsi pada aktivitas ekonomi sekaligus mencapai tujuan penghematan energi.
Sektor yang Masih Memerlukan Kehadiran Fisik
- Manufaktur: proses produksi memerlukan tenaga kerja di pabrik dan penggunaan mesin yang tidak dapat dioperasikan dari jarak jauh.
- Logistik dan transportasi: pengiriman barang, manajemen gudang, serta operasi armada memerlukan koordinasi di lapangan.
- Perdagangan dan layanan ritel: interaksi langsung dengan konsumen dan penataan toko tetap memerlukan staf di lokasi.
Shinta juga menyoroti dampak logistik global akibat penutupan Selat Hormuz, yang memaksa jalur pengiriman menjadi lebih panjang dan menambah biaya. Volatilitas nilai tukar rupiah serta ketergantungan pada bahan baku impor menjadi tantangan tambahan bagi pelaku usaha.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Pemerintah
Apindo mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh mengenai dampak WFH terhadap produktivitas, biaya, dan kelangsungan usaha. Diskusi antara pemerintah, asosiasi pengusaha, dan perwakilan sektor industri diharapkan menghasilkan kebijakan yang bersifat fleksibel dan tidak memberatkan satu pihak.
Shinta menutup dengan harapan bahwa kebijakan penghematan energi dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara regulasi pemerintah dan kebijakan internal perusahaan untuk mengatasi tekanan harga BBM sekaligus menjaga stabilitas operasional.
Dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik sektor, Indonesia dapat mengadopsi langkah penghematan yang realistis, menjaga daya saing industri, dan tetap melindungi kepentingan konsumen di tengah gejolak pasar energi global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
