Friderica Widyasari Usung 8 Kebijakan Prioritas OJK: Janji Stabilitas dan Kepercayaan Publik di Fit & Proper Test

Media Kampung – 12 Maret 2026 | Jakarta, 12 Maret 2026 – Pada Rabu (11/3/2026), Friderica Widyasari Dewi, calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berhasil menembus proses seleksi administratif dan menjalani Fit and Proper Test di depan DPR. Dalam sidang yang dipublikasikan secara terbuka, ia memaparkan delapan kebijakan prioritas yang dijadikan landasan strategis untuk memperkuat sektor jasa keuangan Indonesia menjelang target Indonesia Emas 2045.

Friderica, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, menegaskan bahwa OJK harus menjadi pilar stabilitas, kredibilitas, serta kontributor utama bagi perekonomian nasional. Ia menyoroti tantangan global seperti fragmentasi geopolitik, disrupsi digital, risiko perubahan iklim, dan kejahatan keuangan digital, serta tantangan domestik berupa menurunnya kepercayaan publik, kompleksitas produk, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Delapan Kebijakan Prioritas OJK

• Stabilisasi Sistem Keuangan: Memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui pertukaran data real‑time, kebijakan sinergis, serta sistem peringatan dini untuk mengantisipasi potensi krisis.
• Pemulihan Kepercayaan Publik: Menegakkan integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tegas di pasar modal, termasuk reformasi tata kelola dan penyelesaian kasus pelanggaran secara cepat.
• Kontribusi Terhadap Pembangunan Nasional: Menyalurkan dukungan ke program strategis pemerintah, seperti pengembangan UMKM, perumahan, ketahanan pangan, energi, serta inisiatif Asta Cita Presiden.
• Pengawasan Terintegrasi: Menerapkan prinsip “same activity, same risk, same regulation” pada layanan keuangan digital, serta mengawasi konglomerasi keuangan dan produk hibrida secara holistik.
• Pendalaman Pasar Keuangan: Melakukan reformasi struktural, diversifikasi instrumen keuangan, memperluas basis investor, serta memperkuat keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah.
• Perlindungan Konsumen: Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, mempercepat penanganan pengaduan, serta menguatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK). Rencana lain mencakup pembangunan National Fraud Portal dan peran Indonesia Anti‑Scam Center.
• Transformasi Kelembagaan OJK: Menyederhanakan birokrasi, mengintegrasikan proses pengawasan, serta memanfaatkan teknologi supervisi (supervisory technology) dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi.
• Sinergi Lintas Lembaga: Memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga regulator, dan pemangku kepentingan lain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kontribusi sektoral.

Semua kebijakan tersebut dirancang sebagai arsitektur strategis yang saling melengkapi. Friderica menekankan pentingnya pendekatan holistik: stabilitas tidak hanya berarti menghindari krisis, tetapi juga menciptakan ekosistem yang transparan dan terpercaya bagi pelaku pasar serta masyarakat luas.

Dalam konteks global, koordinasi dengan KSSK dan penguatan sistem peringatan dini menjadi kunci untuk menghadapi gejolak geopolitik dan disrupsi teknologi. Sementara itu, domestik menuntut OJK untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, memperbaiki infrastruktur TI, serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang terbatas.

Friderica juga menyoroti peran penting OJK dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dengan menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM, perumahan, serta proyek infrastruktur, OJK dapat mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Sektor jasa keuangan harus menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam sidang Fit and Proper Test. Pernyataan ini menggarisbawahi tekadnya untuk menjadikan OJK bukan sekadar regulator, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Para anggota DPR, pengamat ekonomi, dan pelaku industri menyambut baik agenda tersebut, meski menekankan perlunya implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat. Jika kebijakan ini diterapkan secara efektif, diharapkan sektor jasa keuangan Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas akses keuangan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi makro.

Kesimpulannya, delapan kebijakan prioritas yang dipaparkan friderica widyasari Dewi mencerminkan upaya komprehensif OJK untuk menghadapi tantangan global dan domestik, memperkuat integritas pasar, serta menumbuhkan inklusivitas finansial. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut akan menjadi indikator utama bagi kemampuan OJK dalam memandu Indonesia menuju era pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, dan terpercaya.