Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kalangan mulai menilai arah kebijakan ekonomi nasional. Salah satunya datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang menilai pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dukungan Nyata Pemerintah terhadap UMKM
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, Akbar Himawan Buchari, mengapresiasi langkah pemerintah yang terus berupaya menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Menurutnya, kebijakan seperti penghapusan piutang macet UMKM menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir membantu sektor usaha kecil agar bisa kembali tumbuh dan berdaya saing.
“Kebijakan penghapusan piutang macet merupakan langkah positif. Ini memberi napas baru bagi pelaku usaha yang sempat terpuruk agar bisa kembali beroperasi dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Akbar dalam keterangan resminya, Senin, 20/10/2025.
Transformasi Ekonomi Lewat Danantara
Selain dukungan terhadap UMKM, Akbar juga menyoroti hadirnya Danantara, entitas baru yang dibentuk pemerintah sebagai hasil konsolidasi sejumlah BUMN. Menurutnya, pembentukan Danantara menjadi wujud nyata transformasi ekonomi nasional yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat sinergi antar sektor strategis.
Ia menjelaskan, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi melalui investasi strategis, pembangunan infrastruktur, serta penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor prioritas.
“Danantara adalah simbol dari perubahan arah ekonomi Indonesia menuju konsolidasi dan efisiensi. Dengan sinergi antar-BUMN, potensi pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung pada masyarakat,” imbuh Akbar.
Kebijakan Ekonomi dan Harapan Pengusaha
Selama setahun terakhir, sejumlah program ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai mulai menunjukkan hasil. Di antaranya adalah peningkatan akses pembiayaan UMKM, penyederhanaan regulasi usaha, serta penguatan rantai pasok dalam negeri.
Hipmi melihat arah kebijakan tersebut menjadi pondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Meski demikian, Akbar menilai pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar implementasi kebijakan benar-benar dirasakan hingga ke lapisan pelaku usaha paling bawah.
“Peran lembaga keuangan dan kementerian teknis harus selaras agar bantuan dan program tidak berhenti di tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di lapangan,” jelasnya.
UMKM Sebagai Pilar Ekonomi Nasional
Hingga saat ini, UMKM masih memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.
Karena itu, Hipmi menilai keberpihakan pemerintah terhadap sektor ini menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Dengan program pemulihan ekonomi yang menyentuh UMKM secara langsung, daya tahan ekonomi kita akan semakin kuat menghadapi gejolak global,” ungkap Akbar.
Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Hipmi juga mendorong agar pemerintah terus melibatkan kalangan pengusaha muda dalam setiap proses perumusan kebijakan strategis. Kolaborasi ini dinilai penting agar program pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurut Akbar, dunia usaha dan pemerintah memiliki peran yang saling melengkapi — pemerintah menciptakan kebijakan dan ekosistem yang kondusif, sementara pengusaha berperan sebagai pelaksana di lapangan yang mendorong pertumbuhan nyata.
“Kami berharap sinergi ini terus diperkuat. Dunia usaha siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan,” katanya.
Menatap Tahun Kedua Pemerintahan
Menutup pernyataannya, Akbar menyebut bahwa tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran telah memberikan sinyal positif bagi kalangan pengusaha muda. Namun, ia berharap pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah semakin fokus pada transformasi industri, inovasi digital UMKM, serta pemerataan pembangunan ekonomi daerah.
“Pemerintah sudah berada di jalur yang benar. Sekarang tinggal memperkuat implementasi dan memastikan setiap kebijakan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia,” tutupnya.
Satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai membawa optimisme baru di kalangan pelaku usaha muda. Dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada UMKM serta upaya transformasi ekonomi melalui Danantara, Hipmi menilai arah pembangunan ekonomi Indonesia semakin terarah menuju kemandirian dan pertumbuhan yang inklusif. (balqis)
