Banyuwangi Terapkan Efisiensi Anggaran Sejak 2023, Dukung Kebijakan Presiden Prabowo
BANYUWANGI – Pemerintah pusat telah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut. Menurut Ipuk, Pemkab Banyuwangi telah menerapkan efisiensi anggaran secara bertahap sejak tahun 2023. “Kami mulai menyaring kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat dan penghematan penggunaan ATK telah kami terapkan secara signifikan sejak 2024 hingga saat ini,” ungkapnya saat meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Sobo, Banyuwangi, Senin (10/2/2025).
Ipuk menambahkan bahwa langkah efisiensi yang diterapkan meliputi penghapusan beberapa kegiatan non-prioritas serta penurunan standar satuan harga (SSH) untuk bangunan fisik, mulai dari pembangunan gedung, irigasi, hingga infrastruktur jalan. “Kami menurunkan SSH dengan tetap mengutamakan kualitas agar infrastruktur fisik yang dibangun semakin banyak dan berdampak langsung kepada masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Ipuk menyoroti peningkatan efisiensi melalui digitalisasi administrasi. “Para Aparatur Sipil Negara di Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office. Contohnya, kami mengoperasikan aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal, sehingga penggunaan ATK dapat dikurangi. Ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong efisiensi dan efektivitas anggaran,” tambahnya.
Ipuk menilai bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemotongan anggaran adalah tepat dan akan dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. “Untuk tahun 2025, kami akan lebih ketat dalam memilah kegiatan yang tidak perlu, namun tetap menjalankan program-program yang memberikan dampak besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
