Media Kampung – 28 Maret 2026 | Perum Bulog menolak keras klaim bahwa Direktur Utamanya, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menjabat sebagai Kepala Biro Angkatan Laut TNI (Kabais). Pernyataan tersebut dianggap sebagai disinformasi yang dapat menyesatkan publik.
Tom I Wijaya, Kepala Hubungan Masyarakat Bulog, menegaskan bahwa tidak ada penugasan resmi bagi Ramdhani ke posisi Kabais TNI. Informasi yang beredar tidak memiliki dasar faktual.
Penunjukan Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama Bulog merupakan keputusan yang dikeluarkan melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan itu diikuti dengan proses pengunduran diri dari tugas militer.
Bulog menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat ketahanan pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Fokus utama perusahaan tetap pada stabilitas pasokan beras dan bahan pokok lainnya bagi masyarakat.
Sejumlah akun media sosial dan portal berita menyebarkan rumor tanpa verifikasi mengenai penugasan Kabais TNI. Bulog mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Tom I Wijaya mengimbau semua media massa dan publik untuk menerapkan prinsip verifikasi sebelum mempublikasikan atau menyebarkan berita. Verifikasi faktual menjadi kunci dalam menjaga integritas informasi.
Kasus ini muncul bersamaan dengan meningkatnya penyebaran hoaks di platform digital, khususnya terkait pejabat tinggi. Pemerintah dan lembaga terkait terus memperkuat upaya edukasi literasi media.
Bulog juga menegaskan tidak ada perubahan struktural atau penempatan pejabat militer di dalam organisasi perusahaan. Semua posisi manajerial diisi berdasarkan kompetensi dan kebijakan internal.
Pihak Bulog menolak segala spekulasi yang mengaitkan penunjukan Ramdhani dengan agenda politik atau militer. Penunjukan tersebut semata‑mata didasarkan pada pengalaman dan keahlian di bidang logistik pangan.
Kementerian BUMN belum mengeluarkan komentar tambahan, namun menegaskan bahwa semua penunjukan BUMN mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan evaluasi kompetensi dan kepatuhan pada regulasi.
Dengan klarifikasi resmi ini, Bulog berharap publik dapat memperoleh gambaran yang akurat mengenai kepemimpinan perusahaan. Upaya meluruskan hoaks menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap institusi negara.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan