KKP Ungkap Capaian Strategis Perikanan Budidaya Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti sejumlah capaian strategis dalam sektor perikanan budidaya selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program-program ini menjadi bagian penting dari implementasi ekonomi biru, yang menekankan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan produktivitas.
Fokus pada Dua Proyek Strategis Nasional
Dalam paparannya, KKP menyebut dua proyek unggulan yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional (PSN) di bidang perikanan budidaya. Keduanya adalah pengembangan budidaya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, dan pembangunan tambak udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa kawasan BINS di Karawang dibangun di atas lahan seluas 230 hektare. Kawasan tersebut tengah dikembangkan secara intensif dengan dukungan infrastruktur modern yang meliputi intake air laut dan tawar, kolam tandon, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga fasilitas pembesaran ikan.
“Pembangunan fisik masih terus berlangsung. Saat ini fokus kami pada pencetakan kolam, pemasangan geomembran, pembangunan intake air laut dan tawar, serta instalasi jaringan listrik di area tambak,” ujar Tb Haeru Rahayu dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Budidaya Ikan Nila Salin Terobosan Inovatif untuk Ketahanan Pangan
Program Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) menjadi salah satu terobosan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperluas potensi ekonomi masyarakat pesisir. Melalui teknologi adaptif, ikan nila yang sebelumnya hanya dapat hidup di air tawar kini bisa dibudidayakan di lingkungan air payau dengan kadar garam tinggi.
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi lahan budidaya, tetapi juga memanfaatkan wilayah pesisir yang selama ini kurang produktif. Dengan konsep biosecurity dan sistem manajemen air terpadu, BINS Karawang diharapkan menjadi model pengembangan budidaya berkelanjutan yang dapat direplikasi di daerah lain.
Tb Haeru menambahkan, pengembangan proyek BINS melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga riset, dan sektor swasta. Kerja sama ini diharapkan mempercepat adopsi teknologi budidaya modern di kalangan pembudidaya lokal.
Tambak Udang Terintegrasi di Sumba Timur Mendorong Ekspor dan Ekonomi Daerah
Selain proyek BINS, KKP juga terus mendorong pembangunan Tambak Udang Terintegrasi (ISF) di Sumba Timur, NTT. Proyek ini menjadi bagian dari upaya memperluas sentra produksi udang nasional yang berorientasi ekspor.
Dengan konsep integrated farming, kawasan tambak dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti hatchery, laboratorium kesehatan ikan, sistem pengelolaan limbah, hingga fasilitas pascapanen. Pendekatan ini memastikan produksi udang dilakukan secara efisien, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomi tinggi.
Program ISF diharapkan tidak hanya meningkatkan volume ekspor udang Indonesia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah timur Indonesia.
Ekonomi Biru sebagai Arah Baru Pembangunan Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan ekonomi biru (blue economy) sebagai pilar utama dalam kebijakan kelautan nasional. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan ekosistem laut, mengurangi emisi karbon, dan menciptakan nilai ekonomi dari sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
Dalam konteks budidaya perikanan, pendekatan ekonomi biru diwujudkan melalui praktik green aquaculture yang berorientasi pada efisiensi energi, sirkulasi air tertutup, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.
Tb Haeru menegaskan bahwa arah pembangunan sektor kelautan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan di sektor budidaya tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat sosial bagi masyarakat,” ujarnya.
Dukungan Infrastruktur dan Pendanaan
Untuk mempercepat realisasi proyek strategis tersebut, KKP menggandeng berbagai lembaga keuangan dan investor domestik. Pemerintah juga menyiapkan skema insentif bagi pelaku usaha perikanan yang berkomitmen menerapkan praktik budidaya berkelanjutan.
Selain itu, KKP berencana memperluas akses pembiayaan melalui Blue Financing — mekanisme pendanaan yang mendukung proyek ramah lingkungan di sektor kelautan. Upaya ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam menarik investasi hijau dan memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Indonesia sebagai Pusat Budidaya Berkelanjutan Asia
Dengan progres signifikan pada dua proyek strategis nasional dan komitmen terhadap ekonomi biru, KKP optimistis Indonesia akan menjadi pusat budidaya perikanan berkelanjutan di Asia.
Program BINS dan ISF dinilai mampu menjadi model integrasi antara inovasi teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.
“Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh pemerintah, kami yakin sektor perikanan budidaya akan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir Indonesia,” tutup Tb Haeru. (putri).
