Media Kampung – 25 Maret 2026 | Komisi II DPR mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan work‑from‑home (WFH) harus dilaksanakan dengan perencanaan matang agar tidak mengganggu layanan publik.
Anggota fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia menekankan bahwa penghematan bahan bakar minyak (BBM) lewat WFH harus dibuktikan secara terukur sebelum diterapkan secara luas.
Ia menolak penetapan hari Jumat sebagai hari WFH karena berpotensi menimbulkan libur panjang yang justru meningkatkan mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan.
Sebagai alternatif, Doli mengusulkan penetapan hari tengah pekan, misalnya Rabu, sehingga aktivitas kerja tetap terjaga dan konsumsi BBM dapat berkurang secara konsisten.
Anggota Komisi II DPR lain, Muhammad Khozin, menambahkan bahwa pemerintah perlu menghitung secara presisi jumlah ASN dan pekerja swasta yang akan mengikuti skema WFH serta durasi pelaksanaannya.
Khozin menegaskan bahwa tanpa data yang akurat, target penghematan BBM tidak dapat dipastikan dan layanan publik berisiko terganggu.
Ujang Bey dari Fraksi NasDem menyoroti perlunya pemetaan instansi yang layak mengadopsi WFH, termasuk sektor industri yang memiliki infrastruktur digital memadai.
Bey menyatakan bahwa parameter tersebut akan membantu pemerintah mengidentifikasi potensi penghematan energi serta meminimalkan kesenjangan layanan di daerah terpencil.
Ahmad Irawan mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Rabu, mengingat hari tersebut berada di tengah minggu dan tidak mudah disalahartikan sebagai hari libur tambahan.
Irawan mengingatkan bahwa penetapan WFH pada hari Jumat dapat memicu wisata akhir pekan, sehingga tujuan pengurangan konsumsi BBM menjadi kontraproduktif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyatakan bahwa skema WFH satu hari dalam seminggu akan dimulai setelah Lebaran, mencakup ASN dan sektor swasta.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa penerapan WFH pada hari Jumat dapat menciptakan rangkaian akhir pekan panjang, yang berpotensi meningkatkan aktivitas rumah tangga dan sektor pariwisata.
Doli menekankan perlunya budaya kerja baru yang mengintegrasikan sistem penugasan, pemantauan real‑time, dan penilaian kinerja untuk menjaga produktivitas meski bekerja dari rumah.
Ia menegaskan bahwa target kerja harus ketat dan tidak boleh ada pekerjaan yang dibawa pulang tanpa hasil yang terukur.
Pemerintah juga diminta menyusun kebijakan logistik yang memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga selama hari kerja dari rumah.
Menurut Irawan, koordinasi lintas kementerian diperlukan agar server layanan publik tidak mengalami gangguan teknis saat sebagian pegawai beroperasi secara remote.
Komisi II berharap kajian komprehensif dapat memberikan dasar ilmiah bagi keputusan kebijakan, sehingga efisiensi energi tercapai tanpa mengorbankan kepentingan publik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan