Media Kampung – 25 Maret 2026 | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Timur bekerja dari rumah setiap hari Rabu, berlaku mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap arahan pemerintah pusat untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terdampak oleh konflik di Timur Tengah.
Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak menjelaskan pemilihan hari Rabu bertujuan menurunkan mobilitas tanpa menimbulkan fenomena Work From Anywhere (WFA) yang dapat meningkatkan perjalanan non‑kerja.
“Jika WFH diterapkan pada hari Jumat, kemungkinan libur panjang dan perjalanan pulang kampung akan meningkat, sehingga konsumsi BBM justru naik,” kata Dardak dalam apel pagi ASN pada 25 Maret 2026.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer sekali jalan, atau total 28 kilometer pulang‑pergi setiap hari kerja.
Dengan satu hari kerja dari rumah per minggu, diperkirakan penghematan BBM mencapai jutaan liter per tahun, sekaligus menurunkan emisi karbon di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
Implementasi kebijakan akan dipantau oleh BKD melalui Sistem Kinerja Pegawai (SKP) bulanan, sehingga produktivitas tetap terukur meskipun sebagian pegawai tidak hadir di kantor.
“Kami tetap mengharapkan kinerja optimal, layanan publik tidak boleh terganggu,” tegas Khofifah, menegaskan bahwa WFH bukan berarti pelonggaran disiplin kerja.
Pengecualian tetap diberlakukan bagi unit yang memerlukan kehadiran fisik, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum yang harus menangani tugas lapangan.
Bagi unit yang beroperasi secara daring, sistem WFH dipandang lebih efisien karena memungkinkan koordinasi melalui platform digital yang telah terbukti efektif sejak masa pandemi COVID‑19.
Kebijakan ini selaras dengan program nasional yang mendorong penghematan energi di semua sektor, termasuk sektor transportasi publik dan kendaraan dinas pemerintah.
Dardak menambahkan bahwa pemantauan kehadiran akan melibatkan laporan harian dan verifikasi tugas melalui aplikasi resmi pemerintah provinsi.
Selama masa Ramadan, Gubernur menekankan nilai disiplin, kejujuran, dan keikhlasan sebagai landasan moral bagi ASN untuk tetap memberikan layanan prima.
Menjelang Idul Fitri, Khofifah menyatakan bahwa hari pertama WFH akan menjadi momentum reset semangat kerja dan solidaritas antar pegawai.
“Kami mengharapkan seluruh perangkat daerah memastikan layanan publik kembali 100 % normal dalam satu minggu ke depan,” ujarnya dalam penutupan apel.
Penghematan BBM yang diharapkan juga akan mengurangi beban anggaran operasional pemprov, memberikan ruang bagi alokasi dana pada program pembangunan daerah.
Analis kebijakan energi menilai bahwa langkah ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain yang menghadapi tekanan pasokan energi global.
Namun, mereka memperingatkan pentingnya evaluasi berkala agar efektivitas WFH tidak mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan survei kepuasan layanan publik setiap kuartal, guna memastikan target kinerja tetap tercapai.
Kebijakan WFH setiap Rabu diharapkan menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang pemprov Jatim dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan