Presiden Jokowi Gencarkan Program TORA, 15 Ribu Keluarga di Banyuwangi Mendapat Hak atas Lahan
Media Kampung – Presiden Joko Widodo mempercepat program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dengan memberikan hak atas tanah kepada 15.107 keluarga di Kabupaten Banyuwangi. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan lahan, termasuk kepada warga yang tinggal di sekitar hutan, dengan harapan lahan tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung perekonomian warga.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa tahap pertama permohonan TORA di Banyuwangi melibatkan 15.107 keluarga dengan luas total 694 hektare. Lahan-lahan ini tersebar di 17 desa di 11 kecamatan.
Proses permohonan TORA dimulai dengan pendataan oleh masing-masing desa, dilanjutkan dengan pemasangan pal batas, dan akhirnya penerbitan Surat Keterangan Biru (SK Biru) oleh Presiden Jokowi.
Bupati Ipuk telah mengirimkan 680 keluarga perwakilan penerima SK TORA dari Banyuwangi ke Jakarta pada hari Senin, 18 September 2023, di mana mereka akan menerima manfaat program ini secara langsung dari Presiden Jokowi di Gelora Bung Karno. Saat melepas perwakilan penerima TORA, Bupati Ipuk mengucapkan selamat dan berharap agar lahan yang mereka terima dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan warga.
Bupati juga menegaskan arahan presiden agar seluruh lahan yang diberikan harus dimanfaatkan secara produktif dan tidak ada yang dibiarkan terlantar. Dia mencatat bahwa masih ada 23 desa di 12 kecamatan di Banyuwangi yang permohonan TORA-nya akan diproses pada tahap berikutnya.
Program TORA ini mendapatkan sambutan positif dari warga, seperti yang disampaikan oleh Boiman, seorang warga yang telah lama tinggal di kaki Gunung Raung. Dia merasa gembira karena sebentar lagi mereka akan memiliki hak milik atas tanah yang telah mereka tempati selama bertahun-tahun.
“Alhamdulillah, kami semakin mendekati kepemilikan hak atas tanah yang kami tempati. Terima kasih Pak Jokowi,” ujar Boiman dengan rasa gembira. Program TORA menjadi harapan nyata bagi banyak warga untuk memiliki akses yang lebih baik terhadap tanah yang mereka kelola.
