Pemerintah Terapkan Kebijakan Impor Beras, Respons Atas Harga Gabah Lokal yang Melonjak
Media Kampung – Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengungkap kebijakan terkini terkait pengadaan beras oleh Bulog. Meski memiliki pabrik beras, pihak Bulog saat ini cenderung mengimpor beras ketimbang menyerap gabah dari petani lokal. Alasannya, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.000 per kilogram tidak sesuai dengan realitas harga di lapangan yang mencapai Rp 7.400 hingga Rp 7.600 per kilogram.
“Ketika petani lokal menikmati harga jual GKP yang tinggi, Bulog menemui kendala dalam menyerap gabah,” ungkap Buwas saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, pada Rabu, 4 Oktober 2023.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah melalui Bulog telah melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan pasokan cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan adanya stok beras impor ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras di pasar serta mencegah inflasi saat harga beras melonjak.
Presiden Joko Widodo telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan impor beras demi menstabilkan harga. “Pemerintah telah melakukan pertemuan internal untuk membahas rencana impor beras ini,” tambah Buwas. Selain itu, kerja sama dengan Presiden Cina telah diinisiasi guna menyiapkan 1 juta ton beras untuk diimpor ke Indonesia.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menuturkan bahwa kebutuhan impor beras tambahan diestimasikan mencapai 1,5 juta ton. Impor tambahan tersebut akan dilakukan jika produksi beras lokal tak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Adi menegaskan, “Keputusan Presiden Jokowi untuk menambah kuota impor beras sejalan dengan data produksi dalam negeri yang mengalami penurunan sebesar 5 persen, dipicu oleh fenomena kekeringan ekstrem El Nino.”
Adi, yang juga hadir di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, menjelaskan, “Apabila diperlukan, setelah November kita akan menambah impor sebanyak 1,5 juta ton. Kita harus memilih antara memiliki stok atau kehabisan stok.”
Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai respons atas dinamika pasar beras dan harapannya dapat memastikan ketersediaan serta stabilitas harga beras bagi masyarakat Indonesia.
